Program Jamban Sehat, Saling Tuding Pemegang Anggaran Antara KKM Dan Puskesmas Bugis

Details

Metroonlinenews.com, Indramayu –  Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dinas Kesehatan Indramayu pada pembuatan Jamban Sehat menuai kontroversi mengenai anggaran antara pelaksana di lapangan dan pihak Puskesmas selaku pendamping pelaksanaan program tersebut. Hal ini terjadi di Desa Bugis Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

Ali Santani, Ketua Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) Desa Bugis saat ditemui dikediamannya,  Jum’at (16/7/2021) menjelaskan, dirinya tidak tahu berapa anggaran yang sebenarnya untuk satu keluarga penerima bantuan tersebut yang terdiri dari 1 unit jamban, wastavel, genteng kaca, jendela berikut kusen dan ventilasi udara, serta tempat sampah.

“Untuk Desa Bugis sendiri memperoleh 15 unit yang tersebar di 5 Blok, masing – masing blok memperoleh 3 unit. Untuk besaran anggaran saya kurang tahu, jelasnya bendahara yang lebih tahu,” kata Ali.

Menurut Ali, progres pelaksanaan sampai saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen. Dia berharap dalam waktu dekat bisa selesai seluruhnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Iwan, Bendahara KKM saat ditemui menuturkan, sampai saat ini pencairan yang diterima baru 80% yaitu sekitar 100 juta. Menurutnya, ia hanya menerima Rp45 juta dan sisanya yang Rp55 juta dipegang oleh Hesti, salah seorang pegawai Puskesmas Bugis.

“Yang dipegang Hesti katanya untuk cadangan pembayaran tukang, pembelian tong sampah dan rakitannya, bis dan tutup untuk septic tank,” kata Iwan.

Masih menurut Iwan, dirinya baru pertama kali menangani kegiatan seperti ini jadi banyak yang belum dia pahami.

Ditempat terpisah, Kepala UPTD Puskesmas Bugis, N. Ida Nuraida dan Hesti selaku petugas Kesling (Kesehatan Lingkungan) saat ditemui di kantornya menjelaskan, besaran anggaran untuk melaksanakan per 1 unit Penerima program jamban sebesar Rp6,5 juta. Menurutnya, posisi Puskesmas hanya melakukan pendampingan sedangkan untuk pelaksanaan diserahkan ke KKM yang dibentuk bekerjasama dengan pihak Pemerintah Desa. Semua anggaran diserahkan kepada KKM untuk dikelola.

“Tidak ada biaya operasional untuk pendampingan, tidak ada aliran dana ke Puskesmas untuk persoalan tersebut,” kata N. Ida.

Saat dikonfirmasi mengenai anggaran yang menurut bendahara KKM sebagian dipegang oleh Hesti, Hesti menjelaskan kalau uang tersebut untuk pembelanjaan alat. Dan semua uang sudah dia serahkan ke KKM yang bersangkutan.

Ketika ditanya kembali besaran anggaran per unitnya, mereka menjawab kalau sebenarnya totalnya Rp9,5 juta per unit dengan perincian 6,5 juta untuk bangunan dan kelengkapannya sedangkan yang 3 juta untuk pembiayaan tukang.

Salah seorang masyarakat penerima manfaat,  Burhaniyah, warga Desa Bugis Kecamatan Anjatan saat ditemui di kediamannya menerangkan, dirinya menerima bantuan berupa bangunan jamban, wastafel, tempat sampah, genteng kaca 10, jendela dan kusen berikut ventilasi udaranya. Untuk pengerjaannya sendiri selesai dalam waktu 2 hari yang dikerjakan oleh 3 orang pekerja. (Gunawan).

Program Jamban Sehat, Saling Tuding Pemegang Anggaran Antara KKM Dan Puskesmas Bugis