Hallojakarta.com – Wakil Ketua DPR RI Prof Sufmi Dasco Ahmad menyoroti pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika demokrasi dan tantangan global.

Hal itu disampaikannya pada kegiatan yang digagas GREAT Institute di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Kamis (5/3/2026)

Dasco mengatakan demokrasi tidak cukup hanya berjalan secara prosedural melalui pemilu dan institusi politik. Menurutnya, demokrasi juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial secara substantif bagi masyarakat.

“Pemilu bisa berjalan baik, institusi bisa berdiri kokoh. Tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah apakah manfaat pembangunan sudah terdistribusi secara adil kepada seluruh rakyat,” kata Dasco.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam demokrasi adalah potensi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dapat melahirkan oligarki dalam proses kebijakan publik. Jika akses terhadap sumber daya semakin sempit dan kekuatan ekonomi terlalu terpusat, jarak sosial di masyarakat berpotensi melebar.

“Demokrasi membutuhkan kompetisi yang sehat, tetapi juga membutuhkan distribusi kesempatan yang merata. Jika jarak sosial dibiarkan terlalu lama, itu bisa menggerus kohesi nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyinggung pertanyaan publik mengenai berapa lama waktu yang perlu diberikan kepada Presiden Prabowo untuk mewujudkan janji-janji pemerintahannya.

Menurutnya, selain memberi waktu, masyarakat sipil juga perlu menjaga persatuan nasional.

Ia menilai saat ini masyarakat sipil kerap terpecah dan saling berdebat secara tidak sehat dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah.

“Yang dibutuhkan adalah persatuan nasional. Bukan untuk presiden semata, tetapi untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Dasco.

Dasco juga mencontohkan beberapa kebijakan pemerintah yang menurutnya perlu dipahami secara utuh, seperti polemik impor 105 ribu mobil pikap yang sempat menuai kritik.

Menurutnya, keputusan impor tersebut diambil setelah mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam waktu cepat. Pemerintah juga disebut telah mendorong investasi agar produksi kendaraan dapat dilakukan di Indonesia pada masa mendatang.

Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga tengah mendorong berbagai agenda strategis, termasuk hilirisasi industri, penertiban izin sumber daya alam, hingga rencana pengembangan mobil nasional.

Selain itu, Dasco menilai perhatian terhadap guru dan kelas menengah menjadi penting karena keduanya merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Jika mobilitas sosial semakin sulit dan kesempatan kerja berkualitas semakin terbatas, demokrasi dapat kehilangan salah satu pilar utamanya.

Di tengah dinamika global seperti fragmentasi ekonomi, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian rantai pasok, ia menilai Indonesia perlu memperkuat kemandirian nasional.

“Kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia. Tetapi memastikan bahwa kerja sama internasional memberikan manfaat yang adil bagi Indonesia,” ujarnya.

Dasco menegaskan bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah, termasuk penguatan ekonomi rakyat dan koperasi, pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Persatuan nasional penting agar program-program besar untuk rakyat Indonesia dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.

Turut hadir sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat, pengamat politik Rocky Gerung, anggota Komisi IX DPR RI Hetifah Sjaifudian, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara, serta selebritas Raffi Ahmad.

Dasco hadir memberikan Keynote Speaker dalam penutupan acara dan bedah buku Menggugat Republik karya Dr Syahganda Nainggolan yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertema Prabowonomics, Demokrasi dan Arah Republik ke Depan.

Kegiatan digagas GREAT Institute ini ditutup dengan hidangan buka puasa bersama. ***