Metroonlinenews.com, Jakarta – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mendorong pemerintah kembali memperkuat kebijakan industri substitusi impor guna melindungi industri dalam negeri dan menyelamatkan lapangan kerja.

Hal itu disampaikan Jumhur usai memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KSPSI II di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Jumhur mengatakan, KSPSI sengaja mengundang sejumlah pihak dalam Rakornas, termasuk anggota DPR, pemerintah, hingga perwakilan pengusaha.

Menurutnya, DPR memiliki peran strategis dalam proses pembentukan undang-undang sehingga dialog perlu dilakukan secara intensif.

Di samping itu perlu adanya komitmen bersama. Karena undang-undang itu banyak digodok di DPR sehingga komunikasi harus lebih intensif agar kebijakan yang lahir berpihak kepada pekerja dan industri nasional.

Disebutkan pula kehadiran berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPR, asosiasi pengusaha seperti GAPKI dan KADIN, Sahabat Buruh, hingga pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja, menjadi bukti keterbukaan dan semangat kolaborasi.

Sekaligus sebagai bukti antar institusi saling mengunjungi dan saling berdialog. Sudah ratusan federasi melakukan anjang sana dan ini bagus untuk persatuan buruh.

Dalam kesempatan itu, Jumhur menyoroti pula maraknya impor ilegal yang dinilai merugikan industri dalam negeri, terutama sektor tekstil dan elektronik. Ia menegaskan, permasalahan utama bukan hanya di tingkat perusahaan, melainkan pada ekosistem industri secara keseluruhan. Tidak adanya produksi karena pasar dibanjiri impor ilegal, yang artinya sebaik apa pun di lapangan, tetap sulit karena produksi industri tekstil dalam negeri hanya mengisi sekitar 30 persen, sisanya di-isi impor yang masuk dengan sangat mudah.

Menurutnya, jika impor ilegal ditekan secara serius, pangsa pasar industri dalam negeri bisa meningkat signifikan tanpa perlu intervensi berlebihan. KSPSI juga mendesak pemerintah kembali pada doktrin lama, yakni penguatan industri substitusi impor.

Jumhur menilai, selama barang bisa diproduksi di dalam negeri, maka ketergantungan pada impor harus dikurangi.

Selain industri, Jumhur menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Ia menyebut kebijakan seperti penetapan harga gabah yang memadai dan penguatan koperasi desa dapat meningkatkan perputaran ekonomi di dalam negeri.

Sementara itu terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil tahun lalu, Jumhur mengakui kondisi industri masih menghadapi tekanan akibat persoalan struktural dan beban ekonomi yang berkelanjutan.

Permasalahan itu merupakan carry over dari masalah sebelumnya, mulai dari utang hingga ekosistem ekonomi yang belum sepenuhnya sehat. Presiden juga menghadapi pekerjaan berat karena ada beban masa lalu yang cukup serius.

Meski demikian, KSPSI berharap pemerintah tetap berkomitmen menyelamatkan industri dan pekerja, serta membangun ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. (Zul).