Syaefudin Tanggapi Soal Pemberhentian Dirinya Dari Kepengurusan Golkar

Details

Metroonlinenews.com, Indramayu – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu terpilih H. Syaefudin menanggapi soal kabar dirinya diberhentikan dari kepengurusan Partai Golkar Indramayu yang beritanya beredar di media sosial.

Dalam konferensi persnya di Aula Gedung Partai Golkar Indramayu, Senin (21/7/2020), didampingi pengurus Partai Golkar lainnya yaitu Soekarno dan Muhaemin, Syaefudin menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima surat pemberhentian resmi dari DPD Golkar Jawa Barat. Syaefudin menegaskan, dirinya sampai saat ini masih menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu dan tidak pernah mengundurkan diri.

“Jadi kalau ada beredar susunan kepengurusan Partai Golkar Indramayu posisi saya Sekretaris digantikan oleh Hilal Himawan sebagai Plt Sekretaris itu tidak berdasar, lampiran kepengurusan yang baru itu tidak jelas, tidak ada konsiderannya,” kata Syaefudin.

Beredar lampiran SK, Syaefudin diganti Hilal Himawan sebagai Plt Sekretaris Golkar Indramayu.

Lagi pula, lanjut Syaefudin, pergantian pengurus tentu ada proses. Kalaupun memang pergantian karena sanksi maka sanksi itu ada prosesnya mulai dari adanya surat, diundang, disidangkan, kemudian diputuskan. Dirinya mengaku belum pernah merasakan dan mengalami proses itu.

“Sepanjang saya belum berhenti, saya tetap jadi Sekretaris,” tegas Syaefudin.

Menurut Syaefudin, terkait persoalannya dengan DPD Golkar Jawa Barat ia sudah menginformasikan ke DPP Golkar dan Sekjen DPP Golkar Lodewijk F Paulus menyarankannya untuk melaporkan ke Mahkamah Partai.

“Saya ketemu, saya diundang, dipertemukan dengan pimpinan DPP baik dengan Azis Syamsudin sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Sekjen Lodewijk F Paulus sebagaimana kami juga disarankan untuk melaporkan kepada Mahkamah Partai,” ujar Syaefudin.

Syaefudin juga berpesan kepada Plt Ketua Golkar yang baru Aria Girinaya agar menjalankan tugas sesuai dengan amanat dari SK Plt itu yaitu konsolidasi dan menghantarkan Musda, jangan malah memperkeruh.

Instruksi DPP Partai Golkar Nomor : SI-3/GOLKAR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.

“Musda itu atas perintah DPP, jadi kami tegaskan kami tidak melawan DPD Jawa Barat, tapi kami mengamankan marwah DPP yang mengeluarkan intruksi SI-3 yang isinya Musda Kabupaten/ Kota harus dilaksanakan paling lambat 31 Agustus 2020,” terang Syaefudin.

Sebelumnya Musda ke X Partai Golkar Kabupaten Indramayu digelar pada Kamis (16/7/2020). Syaefudin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu periode 2020-2025. Sehari setelah Musda dilaksanakan beredar kabar di media sosial bahwa Syaefudin akan dipecat dari kepengurusan Partai Golkar, bahkan jabatan Ketua DPRDnya akan diganti.

Kabar Syaefudin dan pengurus lainnya yang menyelenggarakan Musda akan dipecat sudah beredar di media sosial sehari setelah Musda, Jumat (17/7/2020).

Benar saja, empat hari setelah Musda, Senin (20/7/2020) beredar pemberitaan di media sosial nama Syaefudin sebagai Sekretaris Golkar digantikan nama Hilal Himawan sebagai Plt Sekretaris dengan lampiran SK DPD Golkar Provinsi Jawa Barat nomor : KEP-17/GOLKAR/V/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Menanggapi hal itu, Syaefudin sangat menyayangkan jika SK Kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk DPD Golkar Indramayu yang beredar itu benar. Karena Partai sebesar Golkar, kata Syaefudin, tetapi keputusannya masih bisa diatur oleh orang di luar Partai yang mempunyai kepentingan dan tidak berdasarkan AD/ ART. Keputusan itu terkesan by order (Pesanan) dari orang yang bukan lagi menjadi pengurus di Partai Golkar.

(Guntur).

Syaefudin Tanggapi Soal Pemberhentian Dirinya Dari Kepengurusan Golkar

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.