Rapat Kepala Desa se Jawa Barat di SICC Bogor, Senin (2/3/2020). Foto : Diskominfo Indramayu.

Metro Online News, Bogor – Kepala Desa se Jawa Barat menghadiri rapat bersama Gubernur Jawa Barat di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Bogor, Senin (2/3/2020). Rapat tersebut membahas mengenai Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Seperti diposting halaman Facebok Diskominfo Indramayu, rapat ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tertinggal Abdul Halim Iskandar, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Muhammad Yuruf Ateh.

Plt Bupati Indramayu H. Taufik Hidayat bersama para Kuwu (Kepala Desa) dan Camat se Indramayu pun hadir dalam rapat kerja itu.

Plt Bupati Indramayu H. Taufik Hidayat tampak hadir dalam rapat kerja di SICC Bogor, Senin (2/3/2020).

Sebelumnya rapat kerja mengenai Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 ini diadakan di Palembang. Seperti dikutip Tempo.co, Sabtu (29/2/2020), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada acara itu meminta Kepala Desa menggunakan Dana Desa secara tepat sasaran sehingga bisa terhindar dari penyalahgunaan dan masalah hukum.

“Dana desa yang didistribusikan langsung dari Pusat ke Desa sekitar 1 miliar rupiah bukan untuk Kepala Desa tetapi untuk seluruh masyarakat Desa,” tegasnya.

Dana Desa, lanjutnya, harus digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi dan posyandu.

“Selain itu juga digunakan untuk melakukan program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bisa menurunkan angka kemiskinan dan membuka kesempatan kerja,” pungkasnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, selama ini banyak Kepala Desa ketakutan menggunakan Dana Desa karena dihantui urusan dengan hukum. Jangan sampai Kepala Desa ketakutan memanfaatkan Dana Desa yang dialokasikan untuk membangun Desa.

“Jika Kepala Desa telah menggunakan dana desa sesuai peruntukannya tidak akan diproses hukum,  kecuali jika memang diketahui sengaja melakukan penyimpangan Dana Desa untuk kepentingan pribadi seperti membeli mobil atau membangun rumah Kepala Desa, itu boleh langsung diberikan tindakan hukum,” tegas Tito.

(Red).