Webinar Polri tentang Kenaikan BBM: Polemik Soal Harga BBM Masih Wajar

Details

Metroonlineews.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia menilai wajar adanya silang pendapat mengenai kebijakan kenaikan harga BBM.

Kebijakan kenaikan BBM merupakan salah langkah satu yang harus dilakukan karena beban subsidi yang terlalu berat.

Disamping itu juga banyak Subsidi yang mestinya diberikan kepada orang miskin tapi malah dinikmati oleh mereka yang berada.

“Tidak ada kebijakan yang sempurna, karena itu silang pendapat atas penyesuaian harga BBM merupakan hal yang wajar dalam demokrasi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., saat membuka FGD “Penyesuaian Harga BBM Dalam Narasi Pembangunan di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (14/9) siang.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dr Ahmad Ramadhan, S.H., M.H., Dedi meyakini penyesuaian harga BBM akan memberikan dampak ke berbagai sektor.

Namun, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan berbagai program afirmatif bagi masyarakat yang terdampak.

Polri juga menyampaikan akan terus membantu edukasi, pengawalan bansos agar tepat sasaran, dan melakukan penegakan hukum bila ada penyimpangan terhadap proses-proses.

Sementara itu Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Dr. Ir Chairil Abdini M.Si.menyatakan bahwa langkah penting yang harus diantisipasi adalah inflasi pasca kebijakan harga BBM.

Ia menyatakan pemerintah sudah melakukan langkah mencegah inflasi tersebut dengan menggunakan pola kenaikan secara bertahap.

“Daya beli masyarakat harus dilindungi terutama masyarakat bawah yaitu dengan menanaikan harga secara bertahap,” ujar Chairil Andini.

Webinar juga menghadirkan Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Dr. Ir Chairil Abdini M.Si, dan Ketua Dewan Penasihat Hippindo, Handaka Santosa.