Metroonlinenews.com, Indramayu- Nelayan yang tergabung Front Nelayan Bersatu (FNB) menggelar Unjuk Rasa (Unras) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis(9/6/2022).

Meski sudah melakukan orasi lebih dari satu jam, namun tak satupun Wakil Rakyat yang menemui massa aksi Unras. Hal itu membuat, Kajidin, Kordinator Umum (Kordum) Unras menyatakan anggota Dewan itu ternyata makan gaji buta.

“Bahwa terbukti anggota DPRD yang bekerja dari gedung rakyat tidak ada di kantor satupun dan tolong kawan- kawan media dicatat ini adalah bukti negara, bahwa mereka hanya makan gaji buta,” ujar Kajidin dalam orasinya.

Sebelum massa membubarkan diri, Kajidin sempat menyampaikan pernyataan sikap yang sudah disepakati bersama oleh perwakilan nelayan Pantura yang ada wilayah Jawa dan termasuk di wilayah DKI Jakarta pada tanggal 1 Juni 2022 di Kota Tegal .

Kepada awak media, Ia menyebut, diantaranya.

1. Mohon revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 terkait ;

– Indeks Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paska produksi, untuk ukuran kapal GT kurang dari 60 adalah 2 persen, kapal ukuran 60 kurang dari GT kurang dari 1000 adalah 3 persen.

– Menolak masuknya kapal asing dan eks asing ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

– Dan agar melakukan penurunan tarif tambat labuh.

2. Meminta alokasi ijin penangkapan 2 WPP yang berdampingan.

3. Mengusulkan adanya harga BBM industri khusus untuk kapal nelayan di atas 30 GT Kidengan harga maksimal Rp.9000 per liter.

4. Meminta alokasi tambahan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan ukuran maksimal 30 GT dan pertalite bersubsidi untuk kapal di bawah 5 GT.

5. Merevisi sangsi denda administrasi terkait pelanggaran WPP dan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

6. Agar Pemerintah lebih mengedepankan tindakan pembinaan dalam pelaksanaan penegakan hukum kapal perikanan.

7. Meminta pemerintah agar mengakomodir kapal- kapal eks cantrang untuk dialokasikan ijinnya menjadi jaring tarik berkantong dan mempermudah dalam proses perijinan.

Beberapa hari sebelum unras, Toni warga Kelurahan Margadadi yang sehari- hari bekerja sebagai nelayan, mengeluh dengan mahalnya harga solar sehingga terpaksa belum bisa melaut.

“Karena harga solar yang belum turun, masih seharga 17 ribu perliter, tapi katanya satu minggu kedepan harganya mau turun menjadi 14 ribu perliter, semoga saja benar bisa turun harga”, ujarnya.

(Guntur)