Metroonlinenews.com, Jakarta – Kehadiran perwakilan pengemudi ojek online (Ojol) ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta Rakernas I Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Kehadiran Ojol ini diakomodir KSPSI bahkan akan mendorong Presiden mengeluarkan Perppu terkait perlindungan Ojol.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat memang sempat memimpin demo penolakan Ojol terkait kebijakan Pemda DKI yang akan menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di depan Balaikota DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

KSPSI juga akan mendorong regulasi penguatan nasib Ojol kepada pemerintah, bila perlu mendorong Presiden mengeluarkan Perppu Ojol.

Menurut Jumhur, Jumat (24/2/2023), kondisi pekerja Ojol saat ini sangat mengenaskan. Menurut penilaiannya profesi Ojol itu tidak ubahnya seperti perbudakan modern. Karena semuanya serba cangih, pakai aplikasinya, tapi penghisapannya luar biasa.

Di samping itu dengan jam kerja bisa sampai 16 jam perhari, Ojol hanya membawa pulang ke istrinya antara 2 hingga 3 juta rupiah. Di masa awal pendapatan Ojol memang bisa sampai antara 5 hingga 9 juta. Tapi kini dengan makin banyaknya aplikator ojol dan persaingan, sehingga pendapatan mereka kian menurun drastis.

Jumhur juga menyebut Ojol ini tidak punya status. Di bilang pekerja ternyata bukan dan dibilang mitra tapi mitra yang tidak seimbang, dan ditindas.

Ojol itu di bilang pekerja, tapi tidak mempunyai perlindungan. Di bilang mitra, namun posisinya terus dieksploitasi. Status sepeda motor Ojol juga tidak diatur dalam Undang-undang perhubungan.

Padahal, lanjut Jumhur, negara dapat income dari pajak Ojol, aplikasi dapat uang triliunan tapi yang memproduksi nilai yaitu Ojol tidak mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah maupun dari apilkator.

Menurutnya ini merupakan ultimate crimes. KSPSI akan buat rekomendasi kepada pemerintah dan mendorong lahirnya regulasi atau Perppu yang melindungi Ojol.

Ketua Umum KSPSI itu juga menyinggung soal kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Payment (ERP), yang menurutnya kebijakan yang sangat tidak bijak

Jumhur pun meminta wartawan untuk mengecek siapa perusahaan swasta yang berada di belakang
kebijakan jalanan berbayar (ERP). Jika ini diberlakukan, menurut satu sumber, perhari ditenggarai bisa dapat 8 miliar rupiah.

Sementara itu Penasehat Armada Seluruh Ojol Indonesia, Didi, yang hadir sebagai peserta Rakernas I DPP KSPSI mengaku senang dengan Jumhur Hidayat, karena meski baru dikenal, tapi memberi perhatian yang serius akan perjuangan nasib ojol.

Didi berharap Rakernas KSPSI memberi rekomendasi bagi perbaikan nasib Ojol di tanah air.

Rakernas I KSPSI yang berlangsung hingga Minggu (26/2/2023) tersebut diikuti 245 peserta utusan dari DPD di seluruh Indonesia.