Metroonlinenews.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat menghadiri aksi penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor. 2 tahun 2022, yang dilakukan ratusan peserta dari organisasi buruh, mahasiswa dan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK), di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1) siang.

Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos yang menginisiasi aksi tersebut menyampaikan, penetapan Perppu Ciptaker oleh pemerintah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi, tidak mengikuti kehendak rakyat, dan telah merampas hak-hak rakyat yang telah dijamin konstitusi.

Untuk itu KASBI bersama 19 organisasi elemen masyarakat lain yang tergabung dalam GEBRAK menuntut Presiden agar segera mencabut Perppu Ciptaker, dan bersama DPR RI mencabut Omnibus Law Cipta Kerja.

Lebih Buruk

Ketua Umum DPP KSPSI Moh. Jumhur Hidayat dalam orasinya mengatakan, bahwa Perppu Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker jauh lebih buruk dari Omnibus Cipta Kerja. Isinya sangat merugikan rakyat, khususnya kaum buruh.

Bahkan menurut Jumhur Omnibus Ciptaker bukan perbaikan tapi pemburukan dan pembodohan.

Jumhur mengingatkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya memerintahkan Undang-Undang Ciptaker diperbaiki secara prosedural maupun subtansial.

Namun setelah 13 bulan Pemerintah justru terus menerus menerbitkan aturan pelaksana yang bersifat strategis berdasar Undang-undang Cipta Kerja, dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Melalui Perppu Ciptaker, lanjut Jumhur, Pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja namun tetap memberlakukan peraturan pelaksana Undang-undang Cipta Kerja, untuk memberi jaminan kepastian hukum pada investor di Indonesia.

Untuk itu, atas nama Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur menegaskan dirinya mendukung Gerakan elemen buruh, tani, nelayan dan mahasiswa yang tergabung GEBRAK untuk meminta DPR agar menolak pengesahan Perppu Ciptaker.

Namun Jumhur menegaskan, kedatangannya bersama GEBRAK dan KASBI ke DPR bukan mau meminta-minta dan mengemis keadilan tapi justru untuk melawan bersama-sama.

Dalam kesempatan itu, Jumhur menyampaikan bahwa inisiasi awal Undang-undang Cipta Kerja yang isinya sangat merugikan rakyat khususnya kaum buruh adalah pemerintah. Lalu diterima DPR secara sembunyi-sembunyi dan disahkan. Usai pengesahan para pejuang organisasi buruh melakukan uji materi ke MK dan akhirnya diputuskan bahwa UU Omnibuslaw itu inkonstitusional bersyarat dan boleh berlaku selama 2 tahun.

Mengenai perbaikan yang diklaim telah dilakukan, Jumhur menegaskan pemerintah tidak mengajak elemen buruh untuk memperbaiki isi Undang-undang Omnibus Law.

“Alih-alih menunggu perbaikan ternyata yang keluar adalah Perppu No 02 Tahun 2022,” ungkap Jumhur.

Adapun 20 elemen buruh, mahasiswa dan rakyat yang hadir dalam aksi tersebut antara lain daru KASBI, KPBI, KSN, SGBN, LMID, FIJAR, YLBHI, KPA, dan lain-lain. (Zul)