Metroonlinenews.com, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menetapkan biaya haji Tahun 2022 rata-rata sebesar Rp 39.886.009.

Hal itu diumumkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas usai melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Senayan, Jakarta pada Rabu (13/4/2022).

“Biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jamaah disepakati sebesar Rp 39.886.009,” jelas dia.

Adapun biaya haji meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup dan biaya visa,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas, dikutip dalam siaran pers Humas Kemenag RI,Kamis, (14/4/2022).

Menag menjelaskan, BPIH merupakan salah satu komponen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Komponen lain dari BPIH adalah biaya protokol kesehatan.

Adapun komponen ketiga dari BPIH yaitu biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang disepakati sebesar Rp 41.053.216,24 per jemaah. Jadi total BPIH tahun ini disepakati sebesar Rp81.747.844,04 per jamaah.

Sebelumnya, pada tahun 2020, Pemerintah dan DPR menyepakati rata-rata BPIH senilai Rp35,2 juta. Artinya, ada selisih dengan penetapan BPIH 2022.

Meski demikian, selisih itu tidak dibebankan kepada jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M. Penambahan biaya akan dibebankan kepada alokasi Virtual Account, demikian menurut Menag.

“Jadi bagi calon jemaah haji tunda berangkat yang telah melunasi pada tahun 2020, tidak akan diminta menambah pelunasan. Karena ini dapat ditanggulangi dengan alokasi Virtual Account,” jelasnya.

Menag Yaqut melanjutkan, semua pembahasan BPIH yang dilakukan Pemerintah dengan DPR menggunakan asumsi kuota 50 persen.

“Asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M yang dijadikan dasar pembahasan BPIH adalah sebanyak 110.500 jemaah atau sebanyak 50% dari kuota haji tahun 2019,” jelasnya.

“Ini terdiri dari kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 101.660 dan haji khusus sebanyak 8.840 orang,” sambungnya.

Ia juga menegaskan, meski kuota yang digunakan merupakan angka asumsi, tetapi ini sekaligus menjadi target pemerintah. Ia mengungkapkan hingga hari ini Pemerintah RI terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

“Pemerintah optimis, pada musim haji tahun ini kita bisa memberangkatkan jemaah meskipun belum dalam jumlah normal, tapi optimal. Dan kita bisa memberikan pelayanan terbaik,” tegas Menag.(bal)