Metroonlinenews.com, Jakarta – Perpanjangan masa jabatan Tiga Periode Presiden Jokowi yang mungkin digulirkan lewat Perppu mendapat perhatian khusus sejumlah aktivis pergerakan demokrasi yang sedang berkumpul di Taman Ismail Marzuki, Senin 16 Januari 2023.

Mereka berkumpul untuk memperingati 23 Tahun Indemo Sekaligus merayakan 49 Tahun Peristiwa Malapetaka 15 Januari yang lebih dikenal dengan MALARI 1974 yang ditokohi oleh Hariman Siregar.

Kegiatan bertagline #PertahankanDemokrasi ini dipandu oleh Bursah Zarnubi dan dihadiri sejumlah tokoh diantaranya Rizal Ramli, Syahganda Nainggolan, Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, Politisi PDIP Efendi Simbolon dan Mas Inton Pasaribu, Politisi Masyumiz Ahmad Yani, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia, pengamat hukum Khudri Sitompul, Dr. Sidharta, Ahmad Yani dan Ratna Sarumpaet.

Menurut Rizal Ramli, pembatasan masa jabatan presiden sudah jelas diatur dalam Undang-Undang. Jadi Jokowi tidak bisa mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Rizal juga apresiasi kepada ibu Megawati yang telah mengatakan langsung kepada Presden Jokowi di Hari Ulang Tahun PDIP agar mentaati Undang-undang tentang masa jabatan presiden yang hanya bisa 2 periode.

Menurut Rizal, Selama Jokowi berkuasa, Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan 60 persen. Kebijakannya tiap saat makin menjauh dari demokrasi dan hanya menguntungkan oligarkhi.

Senada dengan Rizal Ramli, Pakar Hukum Pidana, Khudri Sitompul mengatakan demokrasi di Indonesia memang sedang mengalami penurunan kualitas.

Menurutnya, Pemimpin Otoriter itu memang bisa lahir dari sistem pemilu yang demokratis sekalipun.

Terkait kekhawatiran keluarnya Perppu tentang Perpanjangan masa jabatan Presiden untuk tiga periode ini,
Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mengundang seluruh aktivis pergerakan yang hadir di acara Hariman Siregar untuk bergabung bersama dengan seluruh pimpinan organisasi sipil dan ikutserta melakukan aksi bersama melawan semua kebijakan pemerintah yang tidak disukai dan usul melakukan aksi bersama untuk perubahan pada 14 Februari 2023.

Ajakan aksi bersama itu disampaikan Jumhur ketika memberi sambutan pada acara Perayaan 49 Tahun Peristiwa Malari 1974 di Gedung Taman Ismail Marzuki.

Menurut Jumhur jika Perppu Ciptaker tidak dilawan maka tidak mustahil akan keluar Perppu Perpanjangan masa jabatan presiden atau Perppu penundaan Pemilu. (Zul)