PT TAP sedang mengerjakan sumur air dalam.

Metroonlinenews.com, Jakarta –  Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan kepada seluruh jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengawasi para kontraktor yang mengerjakan sumur resapan di setiap titik sehingga dapat berfungsi dengan optimal dan tidak membahayakan orang lain, terutama pengguna jalan mendapat sambutan positif dari dunia usaha.

Direktur Utama CV Tirta Agung Putra (TAP), Gifahri mendukung Intruksi Gubernur Anies agar pemerintah memastikan para kontraktor terkait pengerjaan pembangunan sumur resapan atau sumur resapan itu bekerja mengikuti sesuai standar.

“Pengawasan  terhadap para kontraktor pelaksana pembuatan sumur dalam dan sumur resapan perlu benar-benar dilakukan secara serius oleh pihak-pihak terkait  agar tujuan dari peruntukan sarana tersebut dapat mencapai sasaran baik dari segi manfaat dan juga akibatnya,” ujar Gifahri dalam wawancara dengan wartawan hallojakarta.id, di kantornya di bilangan Kramat Jati, Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Menurut Gifahri, salah satu masalah yang muncul ialah lantaran lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Tidak jarang, masalah itu disebabkan karena dalam pengerjaan seringkali pengusaha pemenang tender itu mensubcon pengerjaannya kepada perusahaan lain.

“Masalah muncul karena pengusahan subcon ini tidak memahami dengan benar apa yang menjadi tugas utamanya. Baginya, yang penting dapat pekerjaan, dan selesai dengan cepat,” imbuh Gifahri.

Padahal, seperti apa kata Pak Anies, dengan kontrol yang baik agar sarana tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka yang lama dengan  mengedepankan kualitas bukan hanya sekedar mengejar kuantitasnya saja.

“Karena itu, sebagai pengusaha kami mendukung instruksi Pak Anies agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengusaha yang melakukan pengerjaan sumur resapan,” tegas Gifahri.

Soal air ini, lanjut pengusaha yang gemar kuliner Palembang,  sarana tersebut akan berdampak positif bagi makluk hidup dan juga lingkungan.

Sebelumnya, seperti diberitakan media, dalam instruksinya, Anies menegaskan  kepada OPD terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk secepatnya mengevaluasi pekerjaan para kontraktor dalam membangun drainase vertikal.  Pengusaha kontraktor yang mengerjakan drainase vertikal perlu diinfokan secara transparan agar publik mengetahui serta ikut mengawasi pembangunan drainase vertikal yang sedang berjalan maupun yang sudah beroperasi.

Anies mengharapkan, dengan pengawasan OPD itu diharapkan drainase vertikal (sumur resapan) berfungsi dengan optimal dalam mengatasi banjir/ genangan, serta tidak membahayakan kepentingan umum seperti pengguna jalan. Dia juga meminta seluruh OPD terkait mengidentifikasi jenis-jenis masalah, kemudian mengambil solusi atas masalah tersebut.  (Zul)