Syukuran peresmian sekretariat FPRB Indramayu di GOR Singalodra, Minggu (9/2/2020).

Metroonlinenews.com, Indramayu – Kabupaten Indramayu dikenal sebagai daerah pantai dan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-18m dari permukaan laut. Atas kondisi topografi demikian, Indramayu hampir setiap tahun di beberapa wilayahnya menjadi langganan banjir di musim hujan. Bahkan, pada awal tahun 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan status tanggap darurat bencana terhadap 6 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yaitu Karawang, Kabupaten dan Kota Bekasi, Bogor, Bandung Barat dan Kabupaten Indramayu.

Atas kondisi tersebut, Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Indramayu hadir untuk menanggulangi risiko bencana di Kabupaten Indramayu.

Ketua FPRB Indramayu Alam Sukma Jaya mengatakan, selain banjir di musim hujan, Indramayu juga di beberapa wilayahnya potensial terjadi bencana kekeringan saat di musim kemarau.

“Banjir dan kekeringan. Dua jenis bencana itu yang sering terjadi selain abrasi pada beberapa titik sepanjang garis pantai Indramayu,” kata Alam di sela acara syukuran Peresmian Sekretariat FPRB di GOR Singalodra, Jalan MT Haryono Indramayu, Minggu (9/2/2020).

Adanya organisasi FPRB di Indramayu ini, lanjut Alam, risiko bencana di Indramayu setiap tahunnya diharapkan bisa berkurang. FPRB, tambahnya, merupakan mitra kerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang berfungsi memfasilitasi dan mengembangkan peran serta masyarakat khususnya dalam lingkup kegiatan mitigasi bencana.

“FPRB adalah rumah kemanusiaan bagi anggota FPRB yang kebanyakan dari perwakilan organisasi dan komunitas peduli kemanusiaan yang ada di Indramayu, dan ini bukan lembaga cari profit,” tegasnya.

Pengurus FPRB Indramayu.

Menanggapi bencana banjir akibat luapan sungai Cimanuk yang kerap terjadi di Indramayu, Anggota DPRD Indramayu ini menegaskan, FPRB akan mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memgusulkan kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) agar seluruh Kepala Daerah di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk wilayah hulu selatan sampai hilir utara bisa duduk bersama menyatukan persepsi guna meminimalisir ancaman banjir. Sebab, kata dia, banjir di Indramayu sejak dulu dampak dari hulu selatan ke hilir utara namun hingga kini belum terintegrasi solusinya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Indramayu Edi Kusdiana yang turut hadir dalam acara syukuran tersebut mengyatakan dirinya terharu atas upaya FPRB yang tergolong aktif dan mandiri sehingga pembentukan FPRB tergolong cepat, hanya dalam 1 bulan segala sesuatu yang berkaitan dengan struktur dan status keorganisasian FPRB Indramayu sudah rampung.

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua 1 FPRB Indramayu, Asmadi. Menurutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sangat mengapresiasi pembentukan FPRB Kabupaten Indramayu yang sangat cepat itu, karena dari 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat baru 15 FPRB yang sudah terbentuk, dan dari 15 itu hanya 3 FPRB yang tercatat sudah memiliki SK dari Bupati, salah satunya adalah FPRB Indramayu. (Agus Setiawan)