Metroonlinenews.com, Indramayu – Carut marut tata Pemerintahan Desa (Pemdes) Drunten Wetan yang dianggap tidak transparan terutama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk adanya dugaan Pungutan Liar pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memperkaya diri oknum panitia yang mayoritas adalah Pamong Desa setempat, dengan modus meminta biaya jutaan rupiah perbidang melebihi ketentuan yang telah diatur dalam SKB 3 Menteri. Adanya dugaan penyimpangan tersebut kembali jadi sorotan warga desa dengan menggelar aksi damai di depan Kantor Kuwu Drunten Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Kamis (10/4/2025).

Usai berorasi, perwakilan massa aksi kemudian berdialog dengan Plt Kepala DPMD didampingi Sekdis DPMD, Kabid Pemerintahan Desa  serta Kuwu Desa Drunten Wetan tanpa kehadiran BPD.

Dikatakan Plt. Kadis PMD, Iim Nurahim, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut akan direspon berdasarkan ketentuan aspek normatif yang berlaku. Ada mekanisme bagaimana aspirasi disampaikan dan bagaimana aspirasi akan ditindaklanjuti. Sedangkan terkait dengan keuangan APBDes, maka akan segera dilakukan audit untuk membuktikannya.

“Pihak DPMD juga akan mengusulkan Pemdes Drunten Wetan agar dilakukan audit secara khusus terkait APBDes desa tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Rano, Koordinator aksi menyatakan terimakasih atas respon yang diberikan Pemda melalui DPMD Kabupaten Indramayu sekaligus merespon aspirasi warga dengan ditandatanganinya surat rekomendasi oleh Plt. Kadis PMD kepada Inspektorat Indramayu agar secepatnya dilakukan audit khusus untuk Desa Drunten Wetan.

“Kami berharap, pihak Inspektorat Indramayu segera menindaklanjuti Rekom itu dan hasilnya agar disampaikan kepada publik sehingga kondisi masyarakat desa Drunten Wetan bisa kembali kondusif,” pungkasnya.

(Gunawan)