Metroonlinenews.com, Jakarta  – Ribuan massa buruh, petani, mahasiswa, nelayan dan Elemen masyarakat lainnya, Selasa (14/3/2023), berunjuk rasa di gedung DPR RI, Jakarta, ketika Wakil Rakyat itu menggelar Rapat Paripurna.

Mereka memasang spanduk besar pada pagar halaman Gedung DPR RI menuntut Perppu Cipta Kerja segera dicabut karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Poster besar yang memuat foto 3 menteri pemerintahan Presiden Jokowi pun dipasang oleh massa aksi.

Ketiga foto menteri itu Menko Perekonomian Airlangga yang disebut sebagai biang kerok Undang-Undang Omnibus Law dan Perppu Cipta Kerja, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan yang disebut sebagai biang kerok penundaan pemilu serta foto Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati bertuliskan “Kemana Uang Pajak Rakyat, Bongkar Dana Gelap 300 Triliun”.

Ketua Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Sartika, dalam orasinya mendesak Perppu Cipta Kerja dicabut dan ditolak DPR RI. Menurutnya, Perppu tersebut mendorong pengadaan tanah sebesar-besarnya untuk investor.

Alih-alih reformasi agraria, pemerintah justru membuat aturan agraria yang berpihak kepada kelompok korporasi yang selama ini sudah menikmati kepemilikan tanah di Indonesia.

Dewi juga mengkritik pemberian sertifikat Hak Guna Usaha tanah kepada investor selama 200 tahun. Padahal sertifikat Hak Guna Udaha yang sebelumnya hanya 25 tahun dan kerap menimbulkan konflik tanah dengan rakyat.

Produk KKN

Sementara itu Ketua Umum KSPSI , Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan keprihatinannya atas sikap pemerintah yang selalu membuat kebijakan, peraturan yang meminggirkan rakyat, seperti Perppu Cipta Kerja.

Jumhur meyakini Undang-undang Omnibus Law maupun Perppu Cipta Kerja adalah produk yang lahir dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) pemerintah dengan investor.

Ironisnya lagi seakan tersadar bahwa ada uang ratusan triliun yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Dijelaskan Jumhur, reformasi muncul karena adanya kasus KKN atas nama Edy Tanzil yang merugikan negara 1,3 triliun, bahkan menghebohkan tanah air dan ternyata sekarang justru hingga ratusan triliun rupiah.

Ketua Umum KSPSI mengingatkan mahasiswa dan elemen masyarakat bahwa perjuangan mereka adalah melawan Kolusi Korupsi Nepotisme.

Sementara seorang mahasiswa dalam orasinya, mengatakan, kehadiran mahasiswa di dalam aksi di depan gedung DPR RI tersebut untuk menolak Perppu Cipta Kerja. Menurutya, Perppu Cipta Kerja membuat ketidak pastian masa depan makin meninggi.

Meski ribuan massa mengepung gedung DPR RI, namun tidak ada perwakilan aksi massa yang diterima pihak lembaga Legislatif tersebut. Massa tetap meneruskan orasi dan semakin banyak berdatangan untuk bergabung berunjukrasa di depan gedung DPR RI. (Zul)