Metroonlinenews.com, Indramayu – Gelombang aksi tuntutan keterbukaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencuat di Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejumlah warga melayangkan kritik keras terkait minimnya transparansi Pemerintah Desa pada pengelolaan BUMDes yang dinilainya tertutup dan tidak pernah dipaparkan secara terbuka kepada warga masyarakat.

Kekecewaan warga juga makin memuncak setelah agenda audiensi yang telah direncanakan untuk membahas persoalan tersebut mendadak ditunda oleh Pemerintah Desa dengan alasan pihak terkait belum siap hadir.

Syamsul Huda mengungkapkan, penundaan dilakukan karena Pemerintah Desa masih menunggu kesiapan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus lama BUMDes. Pemerintah Desa meminta waktu karena menunggu kesiapan dari pihak BPD dan pengurus BUMDES yang lama.

“Selama ini masyarakat dibuat bertanya-tanya lantaran tidak pernah mendapat penjelasan gamblang mengenai unit usaha BUMDes yang berjalan maupun pola pengelolaannya. Kegiatan BUMDES minim informasi, warga seakan-akan kurang informasi terkait unit-unit usaha yang berjalan, sehingga warga bertanya-tanya dan minta Pemerintah Desa untuk beraudensi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Caswadi, batalnya audiensi di nilai semakin memperkuat kesan bahwa persoalan transparansi BUMDes belum ditanggapi secara serius oleh pihak Pemerintah Desa. Disamping itu mundurnya audensi, dijelaskan oleh Caswadi, diantaranya karena ketua BPD tidak hadir, ketua BPD ternyata rangkap jabatan sebagai Sekretaris BAZNAS Kabupaten Indramayu.

Tak hanya menyoroti absennya BPD, Caswadi menilai lembaga tersebut selama ini gagal menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Tuntutan warga juga bukan tanpa dasar. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui seluruh bentuk pengelolaan dan penggunaan keuangan desa, termasuk BUMDes, sebagaimana diatur dalam prinsip keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap desanya cepat maju melalui Keterbukaan informasi, termasuk segala informasi keuangan desa karena hal itu merupakan hak warga desa,” ucap Caswadi

Sementara itu, di tengah derasnya sorotan publik, Kuwu Desa Cangko justru memilih menghindar saat hendak dikonfirmasi oleh awak media terkait polemik pengelolaan BUMDes, sehingga awak media belum mendapatkan penjelasan secara resmi dari pihak Kepala Desa.

(Guntur)