Raperda Pilwu, Edi Mulyadi : PNS Boleh Nyalon Kuwu

Details

Metroonlinenews.com, Indramayu – Panitia Khusus 7 (Pansus 7) DPRD Kabupaten Indramayu yang menangani Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan tentang Pemilihan Kuwu atau Kepala Desa, Rabu (29/6/2022), melakukan kunjungan lapangan diantaranya di desa Situraja Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dalam kunjungan lapangan itu, menurut Ketua Pansus 7, Drs.H.Edy Mulyadi, MM., berbagai hal terkait Raperda Pilwu dibahas bersama antara Pansus dan berbagai unsur masyarakat agar pasal-pasal pada Raperda Pilwu sesuai kaidah hukum di negara Indonesia, tidak menimbulkan multi tafsir dan murni merupakan produk hukum daerah yang tidak ada celah dipolitisasi oleh pihak manapun.

Dikatakan Edy Mulyadi, seperti halnya tentang PNS atau ASN yang mencalonkan Kuwu. Pada Raperda Pilwu, PNS atau ASN itu diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Kuwu asalkan terlebih dahulu ada ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau dalam hal ini Bupati Indramayu.

Hanya saja, lanjutnya, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Bupati dalam proses perijinan PNS atau ASN yang nyalon kuwu mesti transparan, harus jelas alasannya jika tidak di-ijinkan juga harus jelas dasar hukumnya jika di-ijinkan.

Ada waktu 14 hari proses perijinan PNS atau ASN yang mencalonkan Kuwu. Jika selama 14 hari berkas permohonan diterima secara lengkap namun belum ada keputusan, maka Bupati dianggap menyetujui atau mengijinkan PNS untuk mencalonkan Kuwu.

“Peraturannya begitu, jika berkas permohonannya sudah lengkap namun selama 14 hari belum ada keputusan dari Bupati maka Bupati diangggap menyetujui atau mengijinkan PNS atau ASN itu mencalonkan Kuwu”, ujarnya.

Sementara itu Kuwu Desa Situraja, Saca, yang juga selaku Ketua Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu (AKSI), pada kesempatan kunjungan lapangan Pansus 7 menyampaikan aspirasinya terkait masa jabatan Kuwu.

Ia berharap masa jabatan Kuwu tidak 6 tahun melainkan 8 tahun atau kalau dimungkinkan masa jabatan Kuwu itu 10 tahun dan PJ Kuwu dilaksanakan oleh incumbent.

“Masa jabatan Kuwu yang hanya 6 tahun itu dianggap terlalu singkat, bahkan dari pengalaman yang dialami sejumlah Kuwu, masa jabatan Kuwu 6 tahun itu masih saja terjadi pertengkaran akibat dampak pemilihan Kuwu. Kalau boleh berharap, jabatan Kuwu itu sebaiknya 10 tahun”, ujarnya.

(Gunawan)