Metroonlinenews.com, Indramayu- Bupati Indramayu, Jawa Barat, Lucky Hakim, menyatakan Apresiasi dan mendukung penuh Tim Teknis Pembina Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Indramayu melakukan pembinaan optimalisasi pelayanan publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah agar seluruh aspirasi publik baik pengaduan, pertanyaan maupun konsultasi terkait Pemerintahan dapat tersalurkan dengan benar sehingga memuaskan publik.

Disamping itu optimalisasi pelayanan publik merupakan tindaklanjut surat Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor T/032/HM.04/I/2026 Tanggal 19 Januari 2026 perihal Perkembangan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah di Jawa Barat, sekaligus mengoptimalkan upaya pencegahan Mal Administrasi.

Menurut Lucky Hakim, Kamis (5/2/2026), meski masyarakat bisa mengadukan sendiri permasalahannya kesetiap instansi terkait, namun dengan adanya Tim Teknis Pembina Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Indramayu maka setidaknya masyarakat akan merasa dimudahkan dalam hal mengadukan permasalahan karena tim inipun akan langsung menyalurkan aduan kesetiap instansi terkait.

“Sekarang ini semuanya bisa diadukan oleh masyarakat, jika pengaduannya terkait hukum maka masyarakat bisa mengadukannya ke aparat penegak hukum, begitu pula jika akan mengadukan dugaan penyelewengan keuangan negara maka masyarakat pun bisa mengadukanya ke Inspektorat, Kejakasaan dan Kepolisian. Meski demikian dengan adanya Tim Teknis Pelayanan Publik maka akan memudahkan masyarakat dalam melayangkan surat dan berkas pengaduannya tersebut, karena nanti tim teknis inilah yang menyalurkan pengaduan masyarakat ke instansi terkait aduan Masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Aep Surahman, melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dr. H.Deden Bonni Koswara, MM., telah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik, bertempat di ruang rapat Staf Ahli, Jumat, (30/01/2026) lalu.

“Rapat Koordinasi tersebut diantaranya di-ikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah Diskominfo, BKPSDM, Baperida, Inspektorat, Bagian Organisasi dan Bagian Tapem Setda di lingkungan Pemkab Indramayu. Rakor juga sekaligus mengoptimalkan upaya pencegahan Mal Administrasi,” ujar dr Deden. (Tim)