Metroonlinenews.com, Jakarta – Para pendiri bangsa tidak pernah memisahkan secara tajam hubungan antara sipil dan militer. Yang mereka pikirkan adalah kami itu satu bangsa, sebagai satu negara, satu kesatuan politik untuk bangsa dan negara.

Pandangan itu dikemukakan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito ketika berbicara tentang “Redefinisi Hubungan Sipil-Militer Menuju Indonesia Kuat & Berdaulat di Lembaga Kajian SinKos Indonesia, Tebet, Jakarta. Kamis,(30/10/2025).

Margarito menilai, pandangan yang memisahkan secara tajam antara sipil dan militer berasal dari Barat. Dalam sejarah tata negara universal, konsep itu muncul dari kelompok-kelompok oligarkis dan aristokrat masa lalu.

Menurutnya, bangsa Indonesia harus cerdas mengenali hidden mind atau maksud tersembunyi dari konsep-konsep luar semacam itu. Jika tidak hati-hati, konsep-konsep asing ini bisa memecah-belah bangsa. Bagi asing, jika bangsa ini bersatu, maka akan terlalu kuat dan maju.

Saat ditanya mengenai hubungan sipil dan militer yang ideal untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan berdaulat, ditegaskannya tidak seharusnya ada pertentangan antara sipil dan militer.

Sementara itu menilai kebijakan Prabowo selama 1 tahun, Margarito mengatakan Prabowo memahami konsep Negara Kesejahteraan dan itu merupakan konsep kenegaraan serta kesejahteraan rakyat dengan baik.

Menurutnya, pemimpin yang baik adalah yang memahami bahwa negara harus mengurus rakyat dari lahir hingga meninggal dunia. Dalam artian urusan makan, pakaian, sekolah, rumah maupun kesehatan, semuanya harus diurus oleh negara.

Ia juga menyinggung sejarah awal pemerintahan Indonesia yang sejak 1945 sudah memiliki 14 departemen, lebih banyak dari Amerika Serikat kala itu yang hanya memiliki tiga. Hal itu dilakukan karena sejak awal, dasar negara menghendaki kesejahteraan rakyat.

Di tempat yang sama, Aktivis Muda Asal Aceh, Muhammad Fadli menambahkan masyarakat pun harus berperan aktif dan tidak sepenuhnya menyerahkan urusan kepada militer.

Ditegaskannya, kedaulatan dan kemakmuran Indonesia hanya dapat dicapai jika masyarakatnya bersatu dan militer diperkuat.

Lagi pula selama kebijakan Presiden masih sesuai aturan dan amanat undang-undang, tidak ada masalah dengan langkah penguatan peran militer, asalkan tetap dalam kerangka konstitusi.

Muhammad Fadli juga menekankan pentingnya keseimbangan. Jangan semua diserahkan ke militer. Masyarakat juga harus berperan, termasuk jangan mendewakan satu pihak melainkan berjalan bersama.

Menurutnya, tugas utama pemerintah adalah memastikan rakyat sejahtera. “Jangan sampai ada lagi masyarakat yang kelaparan. Anak-anak harus bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang baik seperti yang diharapkan.

Sementara itu Narasumber selain Margarito Kamis, yaitu Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, Akademisi dan Analis Politik, Doktor Selamat Ginting, Pengamat Militer dan Dosen Komunikasi Politik, Doktor. TB. Massa Djafar, Inisiator Aliansi Mahasiswa Nusantara, Muhammad Fadil dan Moderator Wartawan Senior, Edy Mulyadi.