Pengumpulan KKS dan Pungutan Penyaluran BPNT Masih Terjadi, Surat Edaran Bupati Indramayu Tidak Digubris

Details

Metroonlinenews.com, Indramayu – Gerakan pegang KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Sendiri di Kabupaten Indramayu masih terjadi pengumpulan KKS dan pungutan meskipun sudah ada Surat Edaran Bupati Indramayu nomor : 460/1715/Dinsos tertanggal 5 Agustus 2021 yang ditujukan kepada semua pihak yang terkait dalam pengawasan dan penyaluran bantuan sosial non tunai, mulai dari Camat, Kuwu, Korda program sembako, Korkab PKH, TKSK, pendamping PKH dan agen e – warung.

Peristiwa dugaan pelanggaran ini terjadi di Desa Margamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.

Imron, salah seorang warga Desa Margamulya Kecamatan Bongas saat ditemui di rumahnya , Selasa (31/8/2021) menuturkan, dirinya baru pertama kali menerima KKS yang dibagikan di Kecamatan Bongas. Kemudian KKS yang dia terima diminta oleh Ketua RT untuk dikumpulkan karena akan segera dicairkan. Setelah itu dirinya mengambil sendiri bahan- bahan sembako tersebut ke rumah Ketua RT pada hari Minggu (29/8/2021) dengan membawa 6 karung beras, 1 kantung plastik daging ayam, telor ayam sekitar 75 butir, 4 bungkus kacang tanah dan buah- buahan.

Selang berapa lama, kata Imron, Ketua RT tersebut mendatangi rumahnya dan meminta 1 karung beras yang dia terima dengan alasan untuk dibagikan kepada orang jompo di wilayah RT tersebut. Imron pun memberikannya karena alasan tersebut.

“RT datang meminta 1 karung beras, katanya untuk dibagikan kepada orang jompo, jadi saya kasihkan,” ungkap Imron.

Berbeda dengan yang dialami Dapin warga Desa Margamulya namun beda RT menuturkan, dirinya menerima kartu KKS yang dibagikan di kantor Kecamatan Bongas namun sepulangnya di rumah, KKS miliknya langsung diminta oleh Ketua RT dengan alasan akan segera dicairkan. Dapin pun menyerahkan KKS tersebut. Dan selang beberapa hari, kata Dapin, dia diberi kabar untuk mengambil paket sembako di rumah ketua RT dengan diminta uang sebesar Rp50 ribu dan Dapin pun memberikan uang senilai yang diminta oleh ketua RT tersebut.

“Saya sendiri belum tahu PIN KKS milik saya, tapi sudah dikumpulkan oleh RT dan saya mengambil sendiri bahan sembako ke rumah RT dan dimintai uang sebesar Rp 50 ribu,” terang Dapin.

Sementara itu, salah seorang ketua RT yang dimaksud oleh Dapin dan berhasil ditemui mengatakan, dirinya tidak menentukan besaran uang yang  dia terima dari para penerima manfaat. Menurutnya hanya sekedar pengganti bensin karena bahan sembako yang dia bagikan sebelumnya diangkut dari agen ke rumahnya menggunakan kendaraan.

“Saya tidak pernah memaksa untuk meminta uang, kisarannya berbeda- beda bahkan ada juga yang tidak kasih uang ke saya, biasanya yang sudah – sudah mereka memberi uang Rp 10 ribu untuk pengganti ongkos angkut dari tempat agen ke rumah saya,” ujar Hanah, Ketua RT 08 Desa Margamulya.

Di tempat terpisah, Aminudin TKSK Kecamatan Bongas saat ditemui mengatakan, dirinya semenjak awal pendampingan penyaluran program BPNT tidak pernah menganjurkan untuk pengkondisian dan  pengumpulan KKS, apalagi sekarang ada surat edaran dari Bupati Indramayu dan terus disosialisasikan. Mengenai adanya pemotongan dan pungutun yang dilakukan oleh oknum tertentu, Aminudin mengatakan dirinya  tidak mengetahui persoalan tersebut.

“Penyaluran BPNT di Kecamatan Bongas biasanya dilaksanakan secara serentak, sedangkan di Kecamatan Bongas ada 8 Desa, jadi untuk monitoring kegiatan itu saya hanya beberapa agen yang bisa terkontrol,” jelas Aminudin.

Menyikapi adanya informasi tersebut, Aminudin berjanji akan mengevaluasi dan akan berkomunikasi dengan tim pelaksana di Desa terutama Kuwu. Sedangkan mengenai keberadaan agen di Desa Margamulya yang sekarang menjabat Kuwu, Aminudin sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan menjelaskan sudah diproses untuk pengalihan agen kepada anaknya.

Saat awak media berusaha untuk meminta keterangan dari Kuwu Margamulya, yang bersangkutan sedang tidak berada di Kantor Desa dan hanya bertemu dengan Juru Tulis Desa Margamulya. (Gunawan).